Dalam rangka menyamakan persepsi atas kebijakan pengawasan Tahun 2020, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama menggelar Rapat Koordinasi Kebijakan Pengawasan (Rakorjakwas) Tahun 2020 berlangsung dari 17 - 18 Januari 2020 di Ballroom Hotel Borobudur Jakarta.

Rakorjakwas dihadiri 840 peserta, terdiri atas perwakilan pejabat Unit Eselon I Pusat, PTKN, Kanwil Kemenag, Kemenag Kabupaten/Kota, Balai Diklat dan Litbang, UPT Asrama Haji, dan jajaran Inspektorat Jenderal.

Menteri Agama Fachrul Razi didampingi Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi dan Plt Irjen Kemenag Thomas Pentury memukul gong sebagai tanda pembukaan Rakorjakwas 2020.

Dilansir dari kemenag.go.id acara yang mengusung tema Kementerian Agama Berintegritas, Indonesia Maju, dalam sambutannya Menag menyampaikan lima Prioritas Aksi Kementrian Agama 2020.

Pertama, pemberantasan korupsi dengan pendekatan: tutup semua peluang korupsi, buka akses whistle blower dan penegakan hukum. Kedua, peningkatan kualitas haji dan pembenahan umrah. Caranya, dengan penguatan manasik, menjaga kaulitas layanan, evaluasi kompherensif dan penguatan pengawasan. 

Ketiga, pembenahan pendidikan keagamaan lewat pembenahan kurikulum keagamaan, revisi buku ajar untuk penguatan paham moderat dam pengarusutamaan paham moderat bagi guru, dosen dan tenaga kependidikan.

Keempat, deradikalisasi lewat diklat aparatur dan juru dakwah Kelima, sertifikasi halal, dengan akuntable, tidak membratkan dan prosedur yang simpel dan jelas. 

"Pelaksanaan Rakorjakwas Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2020 dipandang sangat penting untuk dilaksanakan," kata Menag. 

Menurut Menag, forum yang melibatkan seluruh pimpinan strategis pada Kementerian Agama se-Indonesia ini diharapkan dapat menyelaraskan dan mengkoordinasikan kebijakan pengawasan Tahun 2020. 

"Pertemuan ini juga dapat dijadikan media curah pendapat dan feed back perbaikan kinerja pengawasan Kementerian Agama di masa sekarang dan yang akan datang," kata Menag. 

Menag menilai tema yang diangkat dalam Rakorjakwas 2020 sangat tepat dan strategis terkait kebijakan pengawasan Tahun 2020. 

"Kemenag memiliki andil penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan transparan dengan menciptaakan ASN yang berintegritas," tutur Menag. (Yusi-Humas IAIN Kudus)